DPRD Kaur dan Dinas Pendidikan Sepakat Majukan Pendidikan di Tahun 2025
 
Media Center Kaur | Bintuhan, Kaur –  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kaur menggelar rapat kerja bersama Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur pada Senin (23/12/2024). Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Komisi I ini menghasilkan kesepakatan untuk mendukung penuh program-program pendidikan di Kabupaten Kaur pada tahun anggaran 2025.  Rapat dihadiri oleh Kepala Dinas Pendidikan Kaur, Bapak Sumari, M.Pd., beserta seluruh jajarannya, dan anggota Komisi I DPRD Kabupaten Kaur, termasuk Ketua Komisi I, Bapak Firjan Eka Budi, AP., S.E., dan Ketua Fraksi Kaur Bangkit Sejahtera, Bapak Aminuddin CH, dan Bapak Basaruddin.
 
Program Unggulan dan Tantangan di Depan
 
Rapat kerja difokuskan pada sejumlah program strategis, antara lain:
 
- Program Bintang Jemput Bintang (BJB):  Program ini akan melanjutkan pembiayaan pendidikan bagi 16 mahasiswa Kaur yang sedang menempuh pendidikan tinggi di berbagai perguruan tinggi di Indonesia, termasuk 6 mahasiswa di IPB.  Pada tahun 2025, akan ditambah bantuan biaya hidup untuk 3 taruna/taruni di STTD.
- Beasiswa Afirmasi UGM: Dinas Pendidikan akan menindaklanjuti undangan dari Universitas Gadah Mada (UGM) untuk program beasiswa afirmasi mahasiswa.  Program ini akan memberikan kesempatan bagi putra-putri Kaur untuk kuliah di UGM, dengan pengecualian untuk jurusan Kedokteran dan Teknik Sipil.
- Pembangunan PAUD dan Pengentasan Stunting:  Kabid PAUD, Bapak Albit Romantika, menyampaikan rencana pembangunan fisik beberapa satuan PAUD dan program pengentasan stunting di kalangan siswa PAUD.  Pelatihan bagi SDM PAUD, khususnya operator DAPODIK, dan pelatihan tata boga juga akan dilaksanakan.  Perbaikan ruang kelas di TK Pembina Kelam Tengah juga menjadi fokus perhatian.
- Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK):  Dinas Pendidikan telah menganggarkan peningkatan kesejahteraan PTK di tahun 2025.
- Pelestarian Kebudayaan:  Meskipun terkendala minimnya SDM, Bidang Kebudayaan berencana mengusulkan pengusulan cagar budaya dan kebudayaan adat istiadat Kabupaten Kaur.  Program pengiriman kontingen kesenian dan kebudayaan ke berbagai event juga akan dilanjutkan.
 
Permasalahan Tunjangan Guru dan Solusi yang Diusulkan
 
Salah satu isu penting yang dibahas adalah penundaan pembayaran tunjangan sertifikasi guru selama 4 bulan.  Kepala Dinas Pendidikan menjelaskan bahwa hal ini disebabkan oleh terlambatnya terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK), sehingga dana belum dapat diinput ke Badan Keuangan Daerah.  Diharapkan pembayaran tunjangan tersebut dapat diselesaikan pada Januari atau Februari 2025.
 
Dukungan DPRD dan Langkah Ke Depan
 
DPRD Kabupaten Kaur melalui Komisi I menyatakan dukungan penuh terhadap seluruh program Dinas Pendidikan.  Selain itu, DPRD juga menekankan pentingnya pengawasan terhadap penggunaan anggaran dan evaluasi kinerja SDM di Dinas Pendidikan untuk mencegah adanya oknum yang menerima gaji buta.  Terkait rehabilitasi gedung sekolah yang kondisinya mendesak, DPRD menyarankan agar dana APBD dapat digunakan sementara waktu sebelum dana pusat tersedia.  Perbaikan Gedung Dinas Pendidikan sendiri juga mendapat dukungan dari DPRD.
 
Rapat kerja ini menunjukkan sinergi positif antara DPRD dan Dinas Pendidikan Kaur dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Kaur.  Komitmen bersama ini diharapkan dapat menghasilkan kemajuan yang signifikan bagi dunia pendidikan di daerah tersebut.

Marzan