Rakor Nasional Reforma Agraria Nasional 2025
 
Media Center Kaur – Rapat Koordinasi (Rakor) Nasional Reforma Agraria tahun 2025 telah digelar secara daring melalui platform Zoom Meeting, Rabu, 10 Desember 2025 di Aula Lantai II Setda Kaur. Kegiatan yang dipimpin Asisten I  Dr. Nasrur Rahman, S.Hut, M.Si dihadiri oleh Kepala BAPPERIDA, Kadis PUPR, Kadis Lingkungan Hidup, Kabag Pemerintahan & Kabag Hukum.

Tema Acara Rakor Nasional Reforma Agraria tahun 2025 “Sinkronisasi Kebijakan Reforma Agraria melalui Revisi Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 dalam rangka penguatan kelembagaan Tim Pelaksana Reforma Agraria Nasional”.
 
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyampaikan usulan pembentukan kelembagaan antar sektoral untuk mengurai kebuntuan proses reforma agraria. "Kelembagaan ini diharapkan dapat menjembatani berbagai pihak, mulai dari menteri hingga pengambil kebijakan daerah, agar penyelesaian konflik dapat berjalan lebih efektif," katanya.
 
Sementara itu, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid mengemukakan program transmigrasi sebagai salah satu upaya yang selaras dengan reforma agraria. "Pemerintah menargetkan 3 juta hektare lahan di luar Jawa dan Bali, seperti Kalimantan Timur, Sumatera Selatan, dan Papua, untuk ditempati oleh transmigran yang akan mengelolanya sebagai lahan pertanian," jelasnya. Ia juga meminta perwakilan daerah untuk menyiapkan warga yang bersedia terlibat program ini.
 
Perwakilan dari Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) menyampaikan masukan terkait koreksi ketimpangan distribusi tanah dan penyelesaian konflik di 1,7 juta hektar Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA) KPA. Mereka juga mendukung pembentukan Badan Pelaksana Reforma Agraria dan Panitia Khusus (Pansus) DPR RI untuk percepatan program.
 
Hasil rakor ini dituangkan dalam berita acara yang mencakup rekomendasi utama: pembentukan kelembagaan antar sektoral, penerapan kebijakan "satu peta" untuk pengelolaan tanah, pendirian Pansus DPR RI penyelesaian konflik agraria, dan percepatan program transmigrasi. Semua pihak berkomitmen untuk segera menindaklanjuti rekomendasi tersebut agar reforma agraria memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.