Tim Ekspedisi Patriot UNDIP Memetakan Potensi Masalah Konektivitas di Tran Muara Sahung
 
Media Center Kaur– Transformasi transmigrasi Indonesia saat ini tidak hanya berfokus pada perpindahan penduduk, melainkan juga pemerataan infrastruktur dan ekonomi di seluruh wilayah. Untuk mewujudkannya, diadakan Program Ekspedisi Patriot yang bertujuan melakukan riset dan pemetaan ekonomi di kawasan transmigrasi, guna menjadikannya pusat perekonomian baru berbasis industrialisasi, hilirisasi, dan investasi.
 
Program yang melibatkan 7 universitas utama dan beberapa universitas lokal ini telah mengirimkan 2000 peneliti ke 154 lokasi transmigrasi di seluruh negeri. Salah satu lokasi yang menjadi fokus adalah Kawasan Transmigrasi Muara Sahung, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu. 30 Oktober 2025.
 
Tim Ekspedisi Patriot (TEP) dari Universitas Diponegoro (UNDIP), yang terdiri dari 5 orang peneliti dan diketuai oleh Dr. Ing Wakhidah Kurniawati, ST, MT, telah melakukan penelitian selama tiga bulan di kawasan tersebut. Tim ini memetakan potensi dan masalah di 8 desa definitif eks transmigrasi (Tri Tunggal Bhakti, Sumber Makmur, Bukit Makmur, Serdang Indah, Cinta Makmur, Tanjung Agung, Jati Mulyo, dan Margo Mulyo) serta 2 Unit Pelaksana Teknis (UPT) yaitu UPT Kedataran dan UPT Gunung Megang, yang tersebar di 7 kecamatan dan 4 Seksi Kawasan Pengembangan (SKP).
 
Berdasarkan hasil pemetaan dan Focus Group Discussion (FGD) yang diadakan pada tanggal 28-29 Oktober 2025 di Kecamatan Muara Sahung dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muara Sahung, kesepakatan tercapai bahwa masalah utama yang perlu diprioritaskan adalah konektivitas jalan. Saat ini, sebagian besar jalan di kawasan masih berupa jalan tanah, tanah merah, pasir, dan berbatu, meskipun ada sebagian yang sudah dibeton. Selain itu, kondisi jembatan gantung di Desa Serdang Indah yang tidak memungkinkan kendaraan roda empat masuk juga menjadi perhatian.
 
Keterbatasan aksesibilitas, jarak perjalanan yang jauh, dan kondisi jalan yang buruk terutama saat hujan telah menyebabkan banyak warga transmigran meninggalkan kawasan. Di UPT Kedataran, misalnya, banyak warga pindah ke pusat kota agar anak-anak bisa bersekolah, karena di sana hanya ada bekas sekolah tanpa guru dan kegiatan belajar mengajar akibat jalan yang sulit diakses.
 
Masalah jalan juga berdampak pada akses kesehatan dan pemasaran hasil panen. Ada kasus warga yang harus ditandu ke pusat kesehatan terdekat karena jalan rusak, serta hasil panen yang tidak terangkut dan harus dibuang ketika jalan tidak bisa dilewati.
 
Menurut tim peneliti, konektivitas jalan adalah kunci pembangunan wilayah. Jalan yang baik dan mudah diakses akan memudahkan masyarakat bersekolah, bekerja, mengakses layanan kesehatan, dan memasarkan hasil bumi, serta mendukung terwujudnya kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi.
 
Pembangunan infrastruktur jalan ini membutuhkan koordinasi lintas sektor antara Kementerian pusat, instansi terkait seperti Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi dan Kabupaten, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Kaur, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bapperida) Kabupaten Kaur, Kantor Pertanahan Kabupaten Kaur, dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Kaur. Harapannya, jalan-jalan yang sudah direncanakan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kaur Tahun 2021-2041 bisa segera dibangun untuk mendukung ekonomi kawasan dan pengembangan wilayah.
 
Semoga pemetaan potensi dan masalah kawasan transmigrasi ini tidak hanya berhenti sebagai dokumen, melainkan bisa ditindaklanjuti oleh pihak terkait untuk mengembalikan kejayaan Pulau Sumatera di masa lalu sebagai Swarnadwipa.

*(Mr)*