Pemeritahan Kabupaten Kaur Perkuat Pengendalian Inflasi
‎
‎KAUR – Pemerintah Kabupaten Kaur mengikuti Zoom Meeting Pengendalian Inflasi dan Program 3 Juta Rumah yang dibuka langsung oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Senin (24/08/2026). Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Lantai II Sekretariat Daerah Kabupaten Kaur dan diikuti Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Ujang Syafiri, S.IP., bersama seluruh OPD terkait.
‎
‎Dalam arahannya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyoroti sejumlah faktor yang berpotensi memengaruhi stabilitas harga, salah satunya dampak kemarau yang berlangsung cukup panjang. Kondisi tersebut dinilai dapat memberikan tekanan terhadap ketersediaan dan harga sejumlah komoditas pangan di berbagai daerah.
‎
‎Kemendagri juga menyampaikan bahwa beberapa komoditas kebutuhan pokok, seperti minyak goreng dan beras, masih berada dalam kondisi relatif stabil. Namun, terdapat sejumlah komoditas yang mengalami kenaikan harga dalam sepekan terakhir, salah satunya cabai.
‎Menyikapi kenaikan tersebut, Kemendagri meminta seluruh pemerintah daerah, termasuk pemerintah kabupaten/kota, untuk segera mengambil langkah pengendalian guna menekan kenaikan harga dan menjaga daya beli masyarakat. Koordinasi antar-OPD serta pemantauan harga dan ketersediaan bahan pokok di lapangan dinilai penting untuk mengantisipasi gejolak harga.
‎
‎Sementara itu, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Kaur, Ujang Syafiri, S.IP., menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Kaur akan terus berupaya mengantisipasi kenaikan harga bahan pokok. Pemkab Kaur berharap kondisi harga kebutuhan masyarakat tetap terkendali sehingga tidak memberikan beban berlebihan kepada masyarakat.
‎
‎“Harapan kita Kabupaten Kaur bisa mengatasi kenaikan harga bahan pokok dan menjaga agar harga tetap stabil. Untuk itu, kita akan terus melakukan koordinasi dan pemantauan bersama OPD terkait,” ujar Ujang.
‎
‎Melalui penguatan koordinasi dan langkah pengendalian di daerah, Pemkab Kaur berkomitmen menjaga stabilitas harga pangan serta memastikan kebutuhan pokok masyarakat tetap tersedia dengan harga yang terjangkau.